Internasional

Baghdad Tolak Perlakuan Sunni dan Kurdi Sebagai “Dua Negara”

Salafynews.com – Pemerintah Irak ,Rabu (29/4) menyatakan penolakannya terhadap draft undang-undang yang diajukan ke Kongres AS menyangkut perlakuan terhadap Kurdi dan Sunni di Irak sebagai “dua negara”. Hal itu dianggap akan menyebabkan perpecahan lebih lanjut di wilayah tersebut.

Kantor Penerangan Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi dalam sebuah laporan yang diunggah Al-Sumaria News mengatakan, “Pada saat pemerintah Irak menyambut baik upaya semua negara yang berdiri di pihak Irak dalam perang melawan gerombolan teroris ISIS dan memberinya bantuan militer, kami meyakinkan semua pihak bahwa hubungan yang telah dibangun dengan pemerintah Irak adalah jelas dan tetap demikian dengan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan Irak, yang  semua itu telah ditetapkan oleh pemerintah dalam prinsip-prinsip dan penegasan berulang kali saat pembicaraan dengan negara-negara ini. ”

“Tidak ada kesepakatan ganda dengan pemerintah oleh pihak-pihak  eksternal” imbuhnya.

Kantor penerangan itu menekankan bahwa mempersenjatai apapun tidak akan boleh kecuali melalui pemerintah Irak sesuai garis yang ditetapkan oleh militer.

Kantor al-Abadi menerangkan,”Pemerintah menegaskan bahwa Irak dengan semua komponen dan pihak-pihak minoritas bersama-sama menghadapi gerombolan teroris ISIS. Dan fakta membuktikan bahwa semua komponen ini terus berjuang untuk membebaskan setiap jengkal tanah dari ISIS dan memulangkan para pengungsi  ke daerah mereka masing-masing  serta memulihkan kehidupan normal dalam naungan pemerintah yang didukung semua pihak saat pembentukannya”

“Ada banyak kemenangan yang telah dicapai berkat keterpaduan ini. Dan kami bergerak melalui pertempuran yang  adil untuk membebaskan setiap inci dari tanah Irak,” tegas kantor Al-Abadi.

Ia melanjutkan bahwa draft  yang diusulkan pada Komite Hubungan Luar Negeri di Kongres AS tertolak dan akan menyebabkan perpecahan lebih lanjut di wilayah tersebut, dan menyerukan agar (draft ini) tak berlanjut.

Dijadwalkan hari Rabu kemarin, Komite Urusan Luar Negeri di Kongres AS, melakukan voting atas draft undang-undang terkait tujuan pemberian bantuan langsung AS kepada Sunni dan Kurdi, dan  perlakuan mereka, sebagai “dua negara”.

Kedutaan Besar AS di Baghdad menegaskan hari ini, bahwa kebijakan Amerika Serikat terhadap Irak tidak berubah dan tetap mendukung Irak bersatu, sembari meyinggung bahwa draft yang  diajukan ke Kongres  AS tidak didasarkan pada hukum apapun, dan tidak mencerminkan kebijakan dan sikap Amerika. (ss)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
%d bloggers like this: