Nasional

Kasus Korupsi Kader PKS Gatot, KPK Kembangkan Penyelidikan ke DPRD Sumut

Salafynews.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mau berlama-lama menyelidiki dugaan suap di balik kandasnya usul penggunaan hak interpelasi DPRD ke Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho salah satu kader PKS itu. Karenanya, komisi antirasuah bakal melakukan gelar perkara (ekspos) untuk mengetahui siapa saja yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

Gatot Pujo Nugroho Kader PKS yang Korupsi Bansos“Minggu depan diharapkan selesai gelar perkara untuk diambil kesimpulan keterlibatan tidaknya DPRD terkait suap interpelasi,” kata pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (3/10).

Lantas, apakah KPK juga akan menjerat Gatot sebagai tersangka penyuap DPRD? Sebab, informasi yang beredar menyebut Gatot ikut ‘bermain’ sehingga anggota DPRD Sumut batal mengajukan hak interpelasi.

Soal hal itu, Indriyanto menyatakan bahwa KPK masih mendalaminya. “Pendalaman sementara inu arahnya ke DPRD,” ujarnya.

Sebelumnya, Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi SP mengungkapkan bahwa pimpinan di komisi antirasuah itu telah menggelar rapat terkait hasil penyelidikan tim di Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Pasalnya, penyelidik telah meminta keterangan kepada 50 orang anggota dan mantan anggota DPRD Sumut. “Rencananya mungkin minggu depan akan digelar eksposenya untuk kasus dugaan terjadi tindak pidana korupsi dalam interpelasi,” ujarnya.

Seperti diketahui, DPRD Sumut diketahui pernah mengajukan hak interpelasi atas Gatot pada Maret lalu. Berdasar informasi yang dihimpun, ada empat poin yang masuk dalam pengajuan interpelasi tersebut. Pertama, terkait hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemprov Sumut 2013. Kedua, tentang penjabaran APBD Pemprov Sumut tahun anggaran 2014. Ketiga, asumsi penerimaan Pemprov Sumut. Terakhir, soal kinerja Gatot sebagai gubernur.

Saat itu, 57 dari 100 anggota DPRD Sumut resmi menyatakan mendukung interpelasi. Namun, pada 20 April 2015, wacana itu berganti. Melalui rapat paripurna, DPRD Sumut menyepakati hak interpelasi batal digunakan. Dari 88 anggota DPRD Sumut yang hadir, 52 orang menolak penggunaan hak tersebut, 35 orang menyatakan setuju dan satu orang abstain. (SFA/MM)

Sumber: Jawapos.com

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
%d bloggers like this: