Nasional

Klarifikasi dan Solusi MER-C Kasus Rohingya dan Warga Muslim Myanmar

Salafynews.com JAKARTA – Rabu 3 Juni 2015, MER-C Indonesia menggelar konferensi pers untuk memaparkan masalah konflik Myanmar berdasarkan pengalaman MER-C yang telah dua kali melakukan misi kemanusiaan ke lokasi konflik di Rakhine State, Myanmar. Bertempat di kantor pusat MER-C, konferensi pers disampaikan oleh dr. Joserizal Jurnalis, SpOT (Presidium MER-C), didampingi oleh dr. Meaty Fransisca, drs. Ichsan Thalib, dr. Hadiki Habib, SpPD, Ita Muswita dan dr. Citra Haflinda, yang merupakan tim relawan MER-C untuk Myanmar.

Anggota Presidium MER-C, Joserizal Jurnalis menegaskan bahwa memang ada konflik, ada orang yang terbunuh, ada pembakaran, seperti yang terjadi di Maluku dulu. Pengungsian juga terjadi dalam permasalahan Rohingya.

Persoalan Rohingya menurutnya sudah ada sejak lama sebelum tahun 2012 dan ada usaha-usaha untuk membuat mereka stateless. Namun, provokasi menjadi dahsyat dengan adanya peristiwa terbunuhnya seorang wanita Budha pada 28 Mei 2012 kemudia menjadi konflik yang dimulai pada tanggal 3 Juni 2012.

Sehingga, untuk melihat kasus Rohingya, setidaknya ada 3 persoalan utama dari etnis ini. Pertama, ada konflik yang terjadi pada 2012. Kedua, ada usaha Stateless dari pemerintah Myanmar. Ketiga, ada orang-orang yang keluar dari Rohingya dengan berlayar untuk mencari kehidupan yang lebih baik di negara lain karena mereka tidak nyaman dengan masalah Stateless ini dan masalah lainnya yang perlu dicari tahu bersama.

Konflik yang mencuat pada tahun 2012 inilah yang mendorong MER-C mengirimkan Tim pertamanya ke Rakhine State Myanmar untuk memberikan pertolongan medis, tepatnya pada tanggal 12 -19 September 2012. Dengan proses perizinan dan negosiasi yang cukup sulit, akhirnya Tim bisa melakukan pengobatan di kedua kamp baik kamp Muslim maupun kamp Budha.

Joserizal JurnalisDr. Meaty, relawan MER-C untuk Myanmar memaparkan bahwa pada kunjunganya yang pertama pada September 2012 ke Sittwe Rakhine State, Tim tidak melihat konflik masih terjadi ataupun korban-korban pembantaian. “Namun saat itu kami saksikan ada sisa-sisa konflik seperti masjid, kuil, dan rumah-rumah penduduk yang hangus terbakar. Kamp yang terpisah antara kamp Muslim dan kamp Budha juga menunjukkan ada histori konflik antara keduanya. Selama di Rakhine State, Tim MER-C juga selalu dikawal oleh Militer Myanmar bersenjata yang dengan sangat ketat mengawasi segala tindakan tim.

Yang menjadi fokus perhatian tim MER-C pada saat kunjungan misi pertama ini adalah kondisi kamp muslim yang sangat memprihatinkan kala itu. Meskipun area kamp cukup luas, namun sangat ramai dan padat serta dengan sarana yang sangat terbatas. Bahkan pos kesehatan hanya terbuat dari tenda tanpa ada peralatan medis di sana. Kami melihat pasien tergolek lemah tidak berdaya tanpa tindakan medis. Warga kamp muslim juga tidak bisa keluar dengan bebas dari kamp.

Hal berbeda ditemukan oleh Tim di kamp Budha yang kondisinya lebih tertata, lebih bersih, tidak terlalu padat dan warganya bisa keluar masuk dengan mudah.

Dr. Meaty yang kembali mendapat kesempatan untuk berkunjung ke Rakhine State Myanmar pada Februari 2015 dan ditunjuk sebagai ketua tim ke-2 MER-C menyatakan bahwa pada 2015 tim juga sudah tidak melihat konflik terjadi saat itu. Yang ada, tim sangat kaget dengan perubahan luar biasa yang telah terjadi dalam kamp, khususnya kamp Muslim.

“Sistem pendidikan sudah berjalan walaupun masih sederhana. Sistem pelayanan kesehatan yang sudah berjalan, sudah ada bangunan permanen dan semi permanen pos-pos kesehatan dengan peralatan medis yang cukup lengkap dan tenaga medis yang terjadwal.”

Drs. Ichsan Thalib juga menambahkan bahwa aktifitas di dalam kamp khususnya Muslim juga dinamis. Kamp berukuran besar dan berisi ribuan orang. Kamp tampak sudah tertata oleh lembaga-lembaga UNHCR dibantu oleh berbagai negara. Kehidupan berjalan, pendidikan sudah berjalan walaupun baru sampai tingkat SD. Pasar dalam kamp hidup yang menjual berbagai kebutuhan, mulai dari bahan makanan, emas, bahkan motor ada, dan lainnya.

Ichsan Thalib juga memaparkan kondisi Yangon yang disaksikan pada 2015 lalu sudah berkembang seperti bandara yang indah, jalanan macet seperti di Jakarta meskipun tidak seramai Jakarta, ada masjid dan suara adzan terdengar, pasar yang ramai yang berisi pedagang muslim dan Budha.

Namun yang tetap menjadi permasalahan utama adalah:

  1. Warga kamp muslim khususnya di Sittwe tidak bisa keluar masuk kamp dengan mudah serta tidak ada akses pekerjaan. Ada aturan dan proses izin yang sulit untuk bisa keluar dari kamp.
  2. Masalah STATELESS dan PEMISAHAN status kewarganegaraan. Hal ini dialami tidak hanya oleh etnis Rohingya yang berjumlah sekitar 1,1jt orang, tapi juga oleh semua warga Muslim Myanmar yang berjumlah 10% dari jumlah penduduk Myanmar atau sekitar 5 juta orang. Warga muslim Myanmar memiliki Kartu Penduduk berwarna putih dan berwarna merah. KTP PUTIH artinya mereka bisa hidup, bisa sekolah namun tidak bisa mendapatkan ijazah. KTP MERAH hanya dimiliki oleh warga muslim yang sudah mapan.

Melihat permasalahan yang ada baik dari penilaian langsung tim MER-C ke Rakhine State Myanmar maupun penilaian terhadap pengungsi Rohingya yang saat ini berada di Aceh dimana MER-C melalui cabangnya di Medan telah mengirimkan 3 gelombang tim medis ke Aceh, menawarkan tiga solusi bagi permasalahan Rohingya, yaitu:

  1. Pemerintah RI agar melakukan langkah-langkah diplomatik kepada Pemerintah Myanmar untuk menghapuskan masalah STATELESS warga Muslim Myanmar, agar warga muslim Myanmar, tidak hanya Rohingya bisa menjadi warga negara Myanmar sebagaimana orang Budha menjadi warga negara RI. Sehingga warga Muslim Myanmar bisa hidup berdampingan dengan Budha di Myanmar, sebagaimana orang Budha di Indonesia juga bisa hidup berdampingan dengan mayoritas muslim di negara ini.
  2. Kami meminta kepada Pemerintah RI untuk menampung pengungsi Rohingya di Aceh dan kemudian mengusahakan mereka untuk dikembalikan ke Rohingya atau Myanmar. Jangan keluar dari Rohingya atau Myanmar karena kalau mereka keluar, itulah yang yang diinginkan pemerintahan rezim, seperti halnya pemerintah Israel menginginkan orang Palestina keluar dari Palestina.
  3. Sebelum kedua hal di atas tercapai, pemerintah Myanmar juga harus membuka akses dan memudahkan semua usaha serta langkah-langkah kemanusiaan untuk membantu masyarakat Rakhine
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SalafyNews Media Islam Terpercaya, Dan Anti HOAX

Media yang Menjelaskan Tentang Cinta Tanah Air dan Bangsa

Gabung di FP FB Salafy News

Copyright © SALAFY NEWS 2015

To Top
%d bloggers like this: