Internasional

Legitimasi Gila Dewan HAM PBB kepada Arab Saudi

Salafynews.com, JEDDAH Keputusan menggelar KTT Hak Asasi Manusia di Saudi Arabia pada 3 dan 4 Juni lalu, yang dihadiri oleh ketua Dewan HAM PBB, telah menuai kecaman dari organisasi-organisasi hak asasi manusia dunia. Organisasi HAM itu menyatakan kunjungan ke negara teluk tersebut akan memberi “legitimasi ngawur” pada pelanggaran HAM Saudi.

Konferensi Internasional di Jeddah pada 3-4 Juni itu dikatakan digelar dengan tema memerangi intoleranisme dan kekerasan atas nama agama.

Konferensi itu dihadiri oleh presiden Dewan HAM PBB, Joachim Rucker, yang memberi pernyataan pada pidato pembukanya bahwa, ”Intoleransi beragama dan kekerasan atas nama agama menduduki peringkat tinggi dalam tantangan HAM paling signifikan di zaman sekarang”.

Pernyataan Rucker itu dikecam oleh UN Watch, sebuah kelompok advokasi yang memonitor pekerjaan PBB yang berbasis di Jenewa karena menganggap telah memberi “legitimasi internasional yang salah (kepada Saudi)” atas segala pelanggaran HAM yang telah dilakukan kerajaan itu, karena pidato yang disampaikan di Saudi tersebut membuat seolah-olah Saudi bukan bagian dari pelanggar HAM.

“Buruk sekali bahwa kerajaan Saudi yang fundamentalis dan oppressif bisa terpilih duduk di Dewan HAM PBB,” ungkap Hillel Neuer direktur eksekutif Pengawas PBB, sebagaimana dikutip The Independent. Baca Arab Saudi bukan “Negara Islam”, Tapi “Penjual Islam”

Saudi Arabia adalah satu dari sedikit sekali monarki yang masih tersisa di dunia. Tak ada kode legal di negara itu, semua keputusan dan hukuman atas kejahatan bergantung kepada keputusan individual yang diilhami interpretasi pribadi mereka terhadap doktrin Islam yang sering diterjemahkan secara ngawur dan seenaknya, karena Saudi menganut faham Wahabisme yang menurut para Ulama bahwa Wahabi bukan bagian dari Islam. Baca Wahabi Salafi Menurut Ulama Sunni Kontemporer

Hukuman mati ditetapkan untuk sejumlah kejahatan, termasuk pembunuhan, penghujatan, penolakan agama Islam, pengkhianatan, sihir, penyelundupan narkoba dan tindakan homoseksualitas. Namun begitu, keputusan hakim sering tanpa didasarkan penyelidikan yang jelas sebelumnya.

Sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Amnesti Internasional 2014/15, Penyiksaan adalah hal yang umum dan luas di penjara Saudi, menurut mantan napi maupun para tersangka, mereka disiksa tanpa impunitas. Dalam banyak kasus, pengadilan memutuskan bersalah hanya berdasar pengakuan tanpa penyelidikan apakah pengakuan tersebut dilakukan dengan sadar, atau dengan terpaksa karena para tahanan telah lelah disiksa agar mau mengaku. Monarki teluk itu juga adalah satu-satunya negara dimana wanita tidak diperbolehkan menyetir. Baca Saudi Negeri Dongeng, Tapi Nyata

Free Raif BadawiAktivis hak asasi manusia juga menuding bahwa konferensi HAM tersebut berlangsung pada saat Mahkamah Agung Arab Saudi sebagai tuan rumah, telah melanggar HAM dengan memberlakukan hukuman untuk blogger Raif Badawi, melalui putusan 10 tahun penjara dan 1.000 cambukan karena dianggap melakukan penghinaan atas kritikannya tentang faham Wahabisme. Baca “Wahabi” Mesin perang Saudi dan Zionis

Raif Badawi (31), adalah salah satu tokoh pendiri grup diskusi jejaring liberal Saudi lewat internet. Kritik internasional mengalir deras terhadap keputusan Mahkamah Agung Arab Saudi saat mengukuhkan vonis hukuman terhadap blogger tersebut. Keputusan ini dinilai sebagai isyarat tegas intimidasi bagi para pengkritik monarki. Saudi telah dianggap melakukan pelanggaran HAM berat terkait pencekalan terhadap kebebasan berpendapat. Bahkan Uni Eropa dan AS waktu itu mengeluarkan imbauan resmi agar Saudi menghilangkan hukuman cambuk atas Badawi, sehingga ironis jika kini mereka bisa duduk bersama dan berdiskusi mengatas namakan usaha penegakan HAM.

Direktur eksekutif Pengawas PBB, Hillel Neuer berkata, ”Untuk pejabat-pejabat tinggi HAM yang saat ini mengunjungi Jeddah dan tersenyum sementara aktifis HAM Raef Badawi merana dipenjara dan masih dalam ancaman pemberian hukuman cambuk lanjutan, hanya karena perbedaan pandangan dalam masalah agama, anda bagaikan menabur garam diatas luka, Mengherankan!”

Saudi Gazette melaporkan bahwa peserta konferensi Jeddah menyetujui sebuah resolusi 16/18 Dewan HAM yang berbunyi,” Meyakini untuk memerangi intoleransi, diskriminasi, hasutan untuk melakukan kekerasan, dan kekerasan terhadap orang lain berdasarkan agama atau kepercayaan,” Dengan tambahan, peserta konferensi juga setuju pentingnya menyelenggarakan pendidikan Hak Asasi Manusia dan mendorong keragaman budaya dan agama dalam masyarakat.

Rencana Saudi menjadi pemimpin Dewan HAM PBB pada 2016 nanti, dengan alasan memastikan penegakan upaya-upaya HAM hasil konferensi Jeddah, telah membuat banyak pengamat syok dan takjub.

Catherine Shakdam, analis politik, yang pernah menulis untuk RT (Russian Today) menyebut bahwa bertahun-tahun sudah Saudi Arabia sangat dikenal dengan teokrasi, penindasan, brutalitas, dan barbarisme yang benar-benar nyata”.

“Dan melihat bagaimana kerajaan sangat terkenal karena selalu memberlakukan hukuman mati dengan cara penyembelihan yang dipublikasikan, tidak salah jika saya katakan, bahwa menegakkan HAM bukanlah keahlian rezim tersebut,” ungkap Shakdam.

Saudi Arabia telah dikritik habis-habisan atas penerapan hukuman mati dengan cara penyembelihan narapidana. Cara penyembelihan ini dianggap sebagai sesuatu yang sangat brutal dan barbar yang seharusnya sudah dihapuskan dari cara melakukan eksekusi dari hukuman mati di seluruh dunia. Jumlah eksekusi di tahun 2015 di Saudi meningkat drastis dibanding tahun kemarin. Akhir Mei lalu, 89 orang yang diantaranya warga negara asing sudah diumumkan dipenggal di Saudi.

Saudi Arabia juga telah dikecam atas penggunaan senjata-senjata tidak manusiawi dalam operasi militernya di luar negeri, terutama ketika negara monarki itu memimpin koalisi operasi Internasional memerangi pejuang Houthi di negara tetangganya, Yaman. Penggunaan senjata terlarang, bom cluster, bom netron yang dikenal dengan bom hidrogen, pemboman fasilitas umum dan fasilitas pendidikan, pembombardiran perumahan penduduk sipil, pembunuhan sejumlah besar wanita dan anak-anak yang kesemuanya dilaporkan Pengawas HAM PBB sendiri, telah menunjukkan banyaknya pelanggaran HAM oleh kerajaan yang kini ingin menduduki kursi utama Dewan HAM Perserikatan bangsa bangsa tersebut. (lm/infowar/arn)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SalafyNews Media Islam Terpercaya, Dan Anti HOAX

Media yang Menjelaskan Tentang Cinta Tanah Air dan Bangsa

Gabung di FP FB Salafy News

Copyright © SALAFY NEWS 2015

To Top
%d bloggers like this: