Nasional

TEGAS! Menlu Retno Marsudi Tolak Pemberian Paspor Diplomatik Kepada DPR

Sabtu, 03 September 2016,

SALAFYNEWS.COM, JAKARTA – Apa sebenarnya paspor diplomatik? Dan kenapa anggota DPR butuh paspor jenis ini untuk menjalankan tugasnya?

Berdasarkan PP 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 11/2013 tentang Keimigrasian, ada 3 jenis paspor Indonesia: Paspor diplomatik (warna hitam), paspor dinas (warna biru), dan paspor biasa (warna hijau).

Di pasal 37 dijelaskan, paspor diplomatik diberikan untuk warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik.

Sejumlah anggota Komisi I DPR meminta Kementerian Luar Negeri memberikan paspor diplomatik kepada 560 anggota DPR. Permintaan itu disampaikan saat Komisi I menggelar rapat tertutup dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. (Baca: Beberapa Pemimpin Negara ‘Rebutan’ Bertemu Jokowi di Sela-sela KTT G20 di China)

Mereka beralasan, karena selama ini anggota DPR saat melakukan tugasnya juga menjalankan tugas diplomatik. Paspor ini akan memberikan kekebalan hukum di luar negeri bagi anggota.

Ini memang bukan permintaan pertama. Desakan serupa juga pernah dilakukan pada 2015. Bahkan saat pidato pembukaan masa sidang, Ketua DPR saat itu, Setya Novanto, menyampaikan kabar gembira.

“Kabar gembira. Jadi seluruh anggota Dewan mendapatkan paspor hitam (paspor diplomatik),” kata Setya seperti ditulis Tribunnews.com.

Namun rupanya itu baru sebatas kabar. Sebab, Kementerian Luar Negeri belum pernah memberikan persetujuan akan permintaan itu. Dan saat diminta tanggapannya atas desakan anggota DPR itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan tidak akan memberikan paspor diplomatik itu kepada anggota DPR. Anggota DPR, menurut Retno, hanya bisa menggunakan paspor dinas -seperti yang selama ini sudah mereka gunakan. (Baca: Israel Larang Menlu Indonesia Masuk Ramallah, Menlu Arab Diperbolehkan)

Paspor dinas/resmi, paspor ini diterbitkan untuk kalangan teknisi dan petugas administrasi dari suatu misi diplomatik seperti kedutaan dan konsulat ataupun bagi pegawai negeri/pemerintah yang sedang melaksanakan tugas ke luar negeri. Pemegang paspor jenis ini mendapatkan beberapa kemudahan yang tidak dimiliki oleh pemegang paspor biasa. Di Indonesia, paspor ini diberi sampul berwarna biru dan dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri setelah mendapat izin dari Sekretariat Negara.

Siapa saja yang sebenarnya berhak mendapat paspor diplomatik ini?

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 pasal 37 ayat 2 merincinya. Mereka yang berhak diberi paspor diplomatik itu adalah:

  1. Presiden dan Wakil Presiden
  2. Ketua dan wakil ketua lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  3. Menteri, pejabat setingkat menteri, dan wakil menteri
  4. Ketua dan wakil ketua lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang
  5. Kepala perwakilan diplomatik, kepala perwakilan konsuler Republik Indonesia, pejabat diplomatik dan konsuler
  6. Atase pertahanan dan atase teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Luar Negeri dan diperbantukan pada Perwakilan Republik Indonesia
  7. Pejabat Kementerian Luar Negeri yang menjalankan tugas resmi yang bersifat diplomatik di luar Wilayah Indonesia
  8. Utusan atau pejabat resmi yang ditugaskan dan ditunjuk mewakili Pemerintah Republik Indonesia atau diberikan tugas lain yang menjalankan tugas resmi dari Menteri Luar Negeri di luar Wilayah Indonesia yang bersifat diplomatik.

Pada pasal yang sama ayat 3 menyebut, paspor diplomatik juga bisa diberikan kepada:

  1. Istri atau suami Presiden dan Wakil Presiden beserta anak-anaknya
  2. Istri atau suami dari warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, yang mendampingi suami atau istrinya dalam rangka perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik
  3. Istri atau suami dari para pejabat yang ditempatkan di luar Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f beserta anak-anaknya yang berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun, belum kawin, belum bekerja, dan masih menjadi tanggungan yang tinggal bersama di wilayah akreditasi
  4. kurir diplomatik

Selain itu, dalam pasal 38 juga disebutkan, pasal diplomatik bisa juga diberikan kepada mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden beserta istri atau suami. Pasal ini secara jelas tak menyebut anggota DPR.

Lalu apa kelebihan paspor diplomatik ini?

Berdasarkan Konvensi Wina 1961, pemilik paspor diplomatik mendapatkan kekebalan diplomatik yang tidak dapat diganggu gugat. Kekebalan itu terdiri dari: kekebalan terhadap diri pribadi, kekebalan yurisdiksional, kekebalan dari kewajiban menjadi saksi, kekebalan kantor perwakilan dan rumah kediaman, kekebalan korespondensi (berkenaan dengan kerahasiaan dokumen).

Juga kekebalan dan keistimewaan di negara ketiga, penanggalan kekebalan diplomatik, pembebasan dari pajak dan bea cukai/bea masuk. (SFA/BerbagaiMedia)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
%d bloggers like this: