Internasional

Upaya Saudi Eratkan Hubungan Israel-Bahrain

Salafynews.com, MANAMA – Sebuah informasi dari Kementrian Luar Negeri Bahrain mengungkap pada Kamis (25/6), bahwa Saudi Arabia berusaha untuk lebih mendekatkan hubungan antara Manama dan Tel Aviv.

Sebagaimana dirilis FNA, putra Raja Bahrain, Pangeran Nasser Bin Hamad al-Khalifa telah terpilih untuk menjadi bagian dari pembicaraan guna memperbaiki hubungan antara Bahrain dan Israel tersebut.

pangeran Nasser bin Hamad al-Khalifa

pangeran Nasser bin Hamad al-Khalifa

“Arab Saudi berusaha untuk lebih menekan revolusi Bahrain melalui hubungan politik antara Bahrain dan Israel,” ungkap sumber tersebut kepada FNA.

Sumber yang sama juga menyebutkan bahwa pertemuan antara pejabat-pejabat Saudi, Bahrain dan Israel akan digelar di Riyadh beberapa hari kedepan.

Pengunjuk rasa anti-pemerintah telah mengadakan demonstrasi damai di Bahrain sejak pertengahan Februari 2011, menyerukan diakhirinya 40-tahun lebih pemerintahan dinasti al-Khalifa, mengakhiri diskriminasi, penegakan keadilan dan menuntut pembentukan pemerintahan yang demokratis serta dibebaskannya pengunjuk rasa yang kini berada di dalam tahanan.

Kejahatan terhadap masyarakat tak berdaya di Bahrain meningkat semenjak para konglomerat Saudi memimpin polisi di Timteng, pihak keamanan dan pasukan militer dari negara-negara anggota Badan Kerjasama Teluk Persia (PGCC) yang terdiri dari Saudi Arabia, Kuwait, Uni Emirat Arab, Oman dan Qatar untuk dikirim ke kerajaan kecil di Teluk Persia itu pada tanggal 13 Maret 2011 guna membantu Manama menghentikan unjuk rasa damai yang memenuhi negara.

Hingga kini, ratusan orang telah terbunuh, ratusan lagi menghilang dan ribuan lainnya mengalami luka-luka. Saudi Arabia telah mencampuri urusan dalam negeri Bahrain dalam jangka waktu yang panjang.

Salah satu dokumen yang diungkap oleh Pasukan Cyber Yaman pada Mei lalu setelah peretasan pada Kementrian Luar Negeri Saudi menunjukkan adanya upaya besar yang dilakukan Saudi Arabia untuk meyakinkan kekuatan barat guna menyuplai rezim Bahrain dengan senjata-senjata yang diperlukan demi menghentikan revolusi di negara kecil di Teluk Persia tersebut.

Salah satu dokumen yang dirilis Pasukan Cyber Yaman mengungkapkan bahwa pemerintah Saudi kemudian mengirimkan surat serupa untuk Sekretaris Luar Negeri Inggris, William Hague, dan Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton, meminta mereka untuk mengintervensi dan mengangkat embargo senjata di Bahrain, dengan mengklaim bahwa negara itu tengah menghadapi tantangan keamanan yang serius dan tindak kekerasan yang didukung oleh pasukan regional lainnya.

Pada Januari 2013, sumber di Bahrain dan beberapa media di Barat mengungkapkan bahwa para penguasa Manama telah diam-diam menandatangani perjanjian militer dan keamanan dengan Barat, khususnya AS dan Inggris, untuk membeli peralatan militer dan anti-kerusuhan guna menindak para pengunjuk rasa.

Juga, dokumen lain yang dirilis oleh Pasukan Cyber Yaman mengungkapkan ketakutan besar Riyadh mengenai liputan media tentang pemberontakan di Bahrain, takut bahwa media dunia mungkin akan segera fokus pada kebijakan represif rezim Saudi.

Kemenlu Saudi telah diretas oleh Pasukan Cyber Yaman pada bulan Mei dan salinan-salinan informasi yang didapat kemudian dikirim ke FNA serta website whistleblowes WikiLeaks.

Salah satu dokumen yang dirilis Pasukan Cyber Yaman itu juga menunjukkan bahwa pemerintahan Riyadh menganggap bahwa Bahrain adalah basis ancaman bagi Saudi Arabia, dimana pemberitaan mengenai kebangkitan rakyat oleh media bisa menjatuhkan rezim sekutunya itu dan kemudian akan berdampak bagi Saudi di kemudian hari.

Dokumen itu menunjukkan komunikasi mantan Menteri Budaya dan Informasi Saudi, Abdullah Khojah kepada Raja Abdullah bin Abdul Aziz di tahun 2012 yang menginformasikan bahwa Bahrain telah menjadi negara yang menjadi target Arab Saudi.

Kabel tersebut mengungkap bahwa Saudi Arabia berusaha mengontrol media yang meliput mengenai Bahrain, serta mengadakan pemantauan terhadap media-media yang memberitakan mengenai unjuk rasa masyarakat Bahrain.

Khojah juga menyatakan bahwa kementriannya memperhatikan bahwa sejumlah media asing serta pusat-pusat studi dan penelitian luar negeri telah menjadikan Bahrain ajang untuk mengkritik Kerajaan Arab Saudi, pemerintah dan kebijakannya terhadap peristiwa yang terjadi di wilayah tersebut, serta mengecam kepemimpinan Bahrain setiap saat.

Dokumen, berlabel “top secret” dan “mendesak”, itu mengungkap bahwa Riyadh memberikan respon keras kepada segala kritik terhadap keluarga kerajaan.

Dokumen yang sama juga menunjukkan bahwa mantan menteri Saudi itu mengatakan bahwa koresponden Reuters, Andrew Hammond, yang terkenal dengan permusuhannya kepada kepemimpinan dan kebijaksanaan Saudi, harus diusir dari Arab Saudi karena laporan-laporan yang diberitakannya. (SFA/LM)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SalafyNews Media Islam Terpercaya, Dan Anti HOAX

Media yang Menjelaskan Tentang Cinta Tanah Air dan Bangsa

Gabung di FP FB Salafy News

Copyright © SALAFY NEWS 2015

To Top
%d bloggers like this: